SISTEM
PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN dan AUSTRALIA
1. Ciri-ciri sistem
pemerintahan Afrika Selatan
a. Afrika selatan
menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid
b. Bentuk negara Afrika
selatan adalah kesatuan
c. Bentuk pemerintahan
negara Afrika selatan adalah republik
d. Sistem pemerintahan
negara Afrika selatan adalah presidensial
e. Parlemen di
Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu, majelis nasional dan dewan nasional
provinsi
f. Setiap provinsi di
Afrika Selatan memiliki satu penggubal UU negeri dan majelis eksekutif yang
diketuai oleh Perdana Menteri
g. Presiden merupakan
pemimpin partai mayoritas di parlemen
h. Presiden sebagai
kepala negara dan kepala pemerintahan
i. Sistem pemilu secara
perwakilan proporsional
j. Pemilu diadakan setiap
5 tahun sekali dan rakyat yang berumur 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut
k. Pemilu terakhir pada
April 2004, dimana partai ANC memenangkan kursi parlemen (69,68%)
l. Partai ANC bersama
partai kebebasan Inkatha (6,97%) membentuk aliansi pemerintahan.
m. Partai oposisi utama
termasuk : Aliansi demokrat (12,37%), Demokrat bebas atau ID (1,73%), Partai
Nasional Baru atau NNP (1,65%), dan Partai Demokratik Kristen Afrika atau ACDP
(1,6%)
n. Jumlah lembaga
legislatif di Afrika selatan adalah 400
o. Afrika selatan
memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif
p. Sistem kepartaiannya
multipartai
q. Perdana menteri sebagai
kepala eksekutif di masing-masing provinsi
r. Para menteri
bertanggung jawab kepada presiden
s. Jumlah provinsi di
Afrika selatan ada 9
t. Jumlah anggota dewan
nasional adalah 310
2.Ciri-ciri sistem pemerintahan
Australia
a. Australia terdiri dari
6 negara bagian yang menjadi negara federasi
b. Sistem parlemen yang
terdiri dari dewan perwakilan dan senat
c. Kekuasaan eksekutif
dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen
d. Menteri
bertanggungjawab penuh pada parlemen
e. Kepala negara
Australia adalah kepala negara inggris
f. Australia merupakan
negara persemakmuran inggris
g. Australia memiliki
konstitusi tertutulis/UUD
h. UUD Australia berisi
rumusan tanggungjawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri,
perdagangan, pertahanan dan imigrasi
i. Sistem pemerintahan
Australia dibangun atas tradisi demokrasi liberal
j. Bentuk pemerintahan :
monarki konstitutional
k. Sistem pemerintahan :
parlementer
l. Bentuk negara :
federasi
m. Terdapat 3 tingkat
pemerintahan di Australia yaitu, federal, negara bagian/teritori, lokal
n. Pemerintah Federal
menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup
bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan,
imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran
bantuan lain
o. Negara bagian
Australia(New south wales, victoria, queensland, south australia, western
australia,dan tasmania) dan teritori(northern territory dan australian capital
territory) bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan ,sekolah umum,jalan
dan lalu lintas, RS umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis
p. Pemerintah lokal
berbentuk kota, dewankota, atau shire yang bertanggungjawab untuk perencanaan
kota,pesetujuan bangunan,jalan lokal,parkir,perpustakaan,toilet umum, air dan
selokan,pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum.
q. Pajak lokal dipungut
dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka, pajak ini digunakan
untuk membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal juga memungut
biaya parkir.
r. Memiliki parlemen yang
bikameral terdiri dari senat yang berisi 76 senator, dan sebuah dewan perwakilan
yang memiliki 150 anggota
s. Setiap negara bagian
diwakili 12 senator yang masa jabatannya 6 tahun yang saling tertindih
t. Pemilihan anggota
parlemen diadakan 3 tahun sekali dan hanya setengah dari kursi senat yang
diperebutkan
u. Pemerintah dibentuk
dewan perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam dewan adalah
perdana menteri
3. Persamaan dan
Perbedaan sistem pemerintahan Afrika Selatan dengan Indonesia
|
No.
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan Indonesia
|
Sistem Pemerintahan Afrika Selatan
|
|
1.
|
Bentuk negara
|
Kesatuan dengan otonomi luas
|
Kesatuan dengan 9 provinsi
|
|
2.
|
Bentuk pemerintahan
|
Republik
|
Republik
|
|
3.
|
Sistem pemerintahan
|
Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun
|
Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun
|
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih
langsung oleh rakyat
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh
Majelis Nasional
|
|
5.
|
Legislatif atau parlemen
|
Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
Bikameral, terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi
|
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Constitutional Court dan spreme court
|
4. Persamaan dan
Perbedaan sistem pemerintahan Australia dengan Indonesia
|
No.
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan Indonesia
|
Sistem Pemerintahan Australia
|
|
1.
|
Bentuk negara
|
Kesatuan dengan otonomi luas
|
federasi
|
|
2.
|
Bentuk pemerintahan
|
Republik
|
monarki konstitutional
|
|
3.
|
Sistem pemerintahan
|
Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun
|
parlementer
|
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih
langsung oleh rakyat
|
menteri yang diangkat oleh parlemen
|
|
5.
|
Legislatif atau parlemen
|
Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
terdiri dari gubernur jendral,dewan perwakilan dan senat
|
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Mahkamah agung australia dan pengadilan lainnya
|
5. Kelebihan sistem pemerintahan
Indonesia dibandingkan dengan sistem pemerintahan Afrika Selatan dan
Australia
· Presiden yang dipilih
rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan
terkait
· Presiden dengan dewan perwakilan
memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak bisa saling menjatuhkan
· Tidak ada status
tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif
· Badan ekskutif lebih
stabil karena tidak bergantung pada parlemen
· Menteri tidak dapat
dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden
· Pemerintah dapat
leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
· Legislatif dapat diisi
oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
· Masa jabatan eksekutif
lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu
· Penyusun program kerja
kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
Soal Latihan
1. Dalam istilah “sistem pemerintahan” kata sistem berarti....
a. Susunan teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya
b. Seperangkat unsur yang saling berkaitan membentuk totalitas
c. Proses melaksanakan suatu kegiatan
d. Cara atau metode
e. Semua jawaban di atas benar
2. Pemerintahan dalam arti luas adalah....
a. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam suatu negara
b. Pelaksana kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam suatun negara
c. Pelaksana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara
d. Pelaksana kekuasaan legislatif dan yudikatif dalam suatu negara
e. Pelaksana kekuasaan legislatif, yudikatif, dan federatif dalam suatu negara
3. Menurut Polybius, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan lahir
sebagai reaksi terhadap....
a. Pemerintahan Monarkhi
b. Pemerintahan Tirani
c. Pemerintahan Aristokrasi
d. Pemerintahan Oligarkhi
e. Pemerintahan Oklokrasi
4. Dalam pelaksanaannya, bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan atas
republik absolut, konstitusional, dan....
a. Demokrasi
b. Eksraparlementer
c. Parlementer
d. Kerakyatan
e. Presidensial
5. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah....
a. Filipina
b. Indonesia
c. Amerika Serikat
d. Inggris
e. Australia
6. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial adalah....
a. Inggris
b. Jepang
c. Malaysia
d. Australia
e. Amerika serikat
7. Menurut Aristoteles “bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di
tangan rakyat yang pemerintahannya untuk kepentingan rakyat”adalah....
a. Demokrasi
b. Politi
c. Aristokrasi
d. Monarki
e. Oligarki
8. Oklokrasi merupakan bentuk pemerintahan....
a. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran (sewenang-wenang)
sehingga jauh dari cita-cita keadilan
b. Bentuk pemerintah yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai
kemashyuran dan kehormatan
c. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata
d. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan
sesuai dengan pikiran keadilan
e. Bentuk pemerintahan yang dipegang rakyat yang mementingkan dirinya sendiri
9. Berikut adalah ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali....
a. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan
b. Pemusatan kekuasaan ke tangan parlemen
c. Semua anggota kabinet merupakan anggota perlemen
d. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen
e. Parlemen dapat membubarkan kabinet
10. Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden tidak berwenang untuk....
a. Membubarkan parlemen atau badan legislatif
b. Membentuk kabinet sebagai pembantunya
c. Memberhentkan para menteri
d. Menjalankan fungsi sebagai kepala negara
e. Menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan
11. Prinsip-prinsip sistem pemerintahan parlementer pada hakikatnya
merupakan....
a. Intisari kebiasaan ketatanegaraan dan hasil pemikiran para pembentuk konstitusi
kerajaan Inggris
b. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di Amerika Serikat
c. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
d. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi Amerika serikat
e. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di kerajaan Inggris
12. Berikut merupakan kelemahan sistem pemerintahan Parlementer, kecuali....
a. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan
parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
b. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan
berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
c. Kabinet dapat mengendalikan palemen, hal ini terjadi bila para anggota
kabinet partai mayoritas
d. Parlemen menjadi termpat kederisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif,
pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimamfaatkan dan menjadi bekal
penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya
e. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet
menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
13. Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti
yang sebernarnya.....
a. Presiden dan menteri-menterinya
b. Presiden bersama dengan DPR
c. Presiden dan wakil presiden
d. Kepala negara dengan menteri
e. Presiden dengan perdana menteri
14. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer di awal kemerdekaan RI
sampai 27 Desember 1949 adalah...
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Konstitusi RIS 1949
c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
d. Maklumat Pemerintah 14 November 1945
e. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
15. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer pada masa antara 17
Agustus 1950 – 5 Juli 1959 adalah....
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Maklumat Pemerintah 14 November 1945
c. Konstitusi RIS 1949
d. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
e. Dekrit Presiden 1959
16. Afrika selatan
menerapkan sistem politik anti perlakuan yang berbeda terhadap jenis warna
kulit , yang sering disebut...
a. Apartheid
b. Diskriminasi
c. Anti-apartheid
d. Konsolidasi
e. Integrasi
17. Bentuk negara Afrika selatan
adalah....
a. Republik
b. Kesatuan
c. Monarki
d. Monarki konstitutional
e. Monarki parlementer
18. Bentuk pemerintahan
dan Sistem pemerintahan negara Afrika selatan adalah....
a. Republik, presidensial
b. Parlementer,monarki
c. Republik,presidensial
d. Republik,monarki
e. Kesatuan,parlementer
19. Parlemen di
Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu..
a. Senat dan dewan
perwakilan
b. majelis nasional dan
dewan nasional
c. majelis nasional dan dewan
perwakilan
d. majelis nasional dan dewan
nasional provinsi
e. Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi
20. Pemilu di Afrika
selatanterakhir pada April 2004, dimana dimenangkan oleh partai...
a. partai ANC memenangkan
kursi parlemen
b. partai kebebasan
Inkatha
c. Aliansi demokrat
d. Demokrat bebas
e. Partai Nasional Baru
atau NNP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar